Silpa APBD Balikpapan 2024 Capai Rp 614 Miliar, Wawali Sebut Pengaruh Efisiensi Anggaran

Balikpapan- Silpa APBD Balikpapan 2024 yang mencapai Rp 614 miliar menjadi bukti bahwa efisiensi anggaran memang berdampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menggelar rapat paripurna pada Senin (7/7) untuk membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD 2024. Salah satu isu yang mencuri perhatian adalah besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Balikpapan tahun 2024 yang mencapai Rp 614 miliar.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menanggapi hal tersebut dengan menjelaskan bahwa Silpa merupakan hal yang wajar terjadi setiap tahun. Namun, ia mengakui bahwa terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap besarnya sisa anggaran tersebut, termasuk efisiensi anggaran dan kendala teknis dalam penyerapan dana.

Faktor Penyebab Silpa APBD Balikpapan 2024

1. Efisiensi Anggaran Berdasarkan Instruksi Pemerintah Pusat

Bagus menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama tingginya Silpa adalah kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Pemkot Balikpapan melakukan penghematan dalam beberapa sektor belanja, termasuk belanja modal, untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional.

“Adanya efisiensi anggaran turut menjadi penyumbang Silpa. Namun, kami tetap berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang tertunda di tahun berikutnya,” ujar Bagus.

2. Penyerapan Anggaran BLUD yang Tidak Maksimal

Selain efisiensi, Bagus juga menyoroti kendala dalam penyerapan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Beberapa dana yang dialokasikan untuk BLUD tidak dapat diserap sepenuhnya hingga akhir tahun, sehingga berkontribusi pada sisa anggaran.

Baca Juga: Kampung Bungas GSI Wakili Polda Kaltim di Ajang Nasional Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)

3. Optimalisasi Pendapatan yang Belum Maksimal

Beberapa fraksi di DPRD Balikpapan meminta Pemkot untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah, terutama dari dana bagi hasil (DBH) yang berasal dari pemerintah pusat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka menilai bahwa dengan peningkatan pendapatan, Pemkot dapat mengurangi ketergantungan pada efisiensi yang berpotensi menghambat pembangunan.

Efisiensi Anggaran terhadap Masyarakat

Meskipun adanya Silpa, Bagus menegaskan bahwa belanja-belanja yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan. Namun, ia mengakui bahwa efisiensi di sektor belanja modal berdampak pada beberapa proyek infrastruktur dan pelayanan publik.

“Kami menyadari bahwa efisiensi belanja modal berdampak pada masyarakat, tetapi ini adalah langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah,” jelasnya.

Respons Fraksi-Fraksi DPRD Balikpapan

Sebagian besar fraksi di DPRD Balikpapan memberikan masukan agar Pemkot lebih cermat dalam perencanaan anggaran tahun depan. Mereka meminta agar:

1. Peningkatan Optimalisasi PAD – Dengan menggali potensi sektor pajak, retribusi, dan investasi.

2. Percepatan Penyerapan Anggaran – Agar tidak terjadi penumpukan Silpa di akhir tahun.

3. Transparansi dan Evaluasi – Pemkot diminta untuk lebih terbuka dalam pelaporan keuangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang tertunda.

Bagus menyambut baik masukan dari DPRD dan berjanji akan melakukan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. “Jika ada hal yang kurang wajar, kami akan evaluasi. Kami berharap bisa memenuhi harapan fraksi-fraksi DPRD dalam pengelolaan APBD ke depan,” tutupnya.

Dengan Silpa sebesar Rp 614 miliar, Pemkot Balikpapan diharapkan dapat memanfaatkan dana tersebut secara produktif pada tahun 2025. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

• Percepatan Proyek Infrastruktur – Mengalokasikan Silpa untuk proyek-proyek yang tertunda.

• Peningkatan Pelayanan Publik – Memperbaiki fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

• Inovasi Pendapatan Daerah – Mendorong investasi dan kerja sama dengan swasta untuk meningkatkan PAD.

 hal ini juga menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih matang agar dana dapat diserap secara optimal tanpa mengorbankan pembangunan. Kolaborasi antara Pemkot dan DPRD Balikpapan akan menjadi kunci untuk memastikan APBD 2025 dapat dimanfaatkan secara lebih efektif bagi kesejahteraan masyarakat.